Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara: Garda Terdepan Kejujuran dalam Perdagangan

Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara: Garda Terdepan Kejujuran dalam Perdagangan

7/27/2026 12:15:00 AM

Muara Teweh, Dalam setiap transaksi jual beli, kepercayaan merupakan fondasi utama. Salah satu faktor yang menentukan kepercayaan tersebut adalah ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Untuk memastikan seluruh transaksi berlangsung secara adil, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian hadir memberikan pelayanan tera dan tera ulang kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Unit Metrologi Legal memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian ukuran, berat, dan takaran yang digunakan dalam aktivitas perdagangan sehingga hak konsumen maupun pelaku usaha terlindungi.

Apa Itu Unit Metrologi Legal?

Unit Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengujian, tera, tera ulang, dan pembinaan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Barito Utara, Unit Metrologi Legal dibentuk sebagai UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan berstatus UPT Metrologi Legal Kelas A berdasarkan regulasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Tugas Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara

Beberapa tugas utama Unit Metrologi Legal meliputi:

• Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
• Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur dalam transaksi perdagangan.
• Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan UTTP yang sesuai standar.
• Melakukan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
• Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak konsumen dalam memperoleh ukuran yang benar.
• Mendukung terciptanya tertib ukur di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Apa Itu Tera dan Tera Ulang?

Tera

Tera adalah proses pengujian terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang baru diproduksi atau baru pertama kali digunakan untuk memastikan alat tersebut memenuhi standar metrologi legal.

Tera Ulang

Tera ulang merupakan pemeriksaan kembali terhadap UTTP yang telah digunakan dalam kegiatan perdagangan dan wajib dilakukan secara berkala agar akurasinya tetap terjaga.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, alat tersebut akan diberikan tanda tera sah yang menunjukkan bahwa alat layak digunakan dalam transaksi jual beli.

Jenis UTTP yang Wajib Ditera

Beberapa alat yang wajib dilakukan tera maupun tera ulang antara lain:

• Timbangan meja
• Timbangan digital
• Timbangan duduk
• Timbangan lantai
• Timbangan gantung
• Timbangan elektronik
• Pompa ukur BBM di SPBU
• Tangki ukur
• Gelas ukur
• Anak timbangan
• Meter ukur panjang
• Flow meter
• Alat ukur lainnya yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

Mengapa Tera Ulang Sangat Penting?

• Melindungi Konsumen
• Melindungi Pelaku Usaha
• Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat
• Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Siapa yang Wajib Melakukan Tera Ulang?

Tera ulang wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha yang menggunakan alat ukur dalam kegiatan perdagangan, antara lain:

• Pedagang pasar tradisional
• Minimarket
• Supermarket
• Distributor
• Agen LPG
• SPBU
• Toko emas
• Industri pengolahan
• Gudang komoditas
• Pelaku UMKM yang menggunakan timbangan dalam transaksi.

Kegiatan Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara secara rutin melaksanakan:

• Tera ulang timbangan di pasar rakyat.
• Pemeriksaan pompa ukur BBM di SPBU.
• Pengawasan alat ukur pada pelaku usaha.
• Sosialisasi pentingnya tertib ukur.
• Pembinaan kepada pedagang.
• Pelayanan tera di kantor maupun secara jemput bola ke lokasi usaha.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah tera ulang pada SPBU dan pasar di wilayah Kabupaten Barito Utara guna memastikan alat ukur tetap akurat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam setiap transaksi perdagangan.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Metrologi Legal mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, File Disini.
• Peraturan Menteri Perdagangan terkait penyelenggaraan Metrologi Legal, File Disini.
• Peraturan Bupati Barito Utara mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, File Disini.

Komitmen Kabupaten Barito Utara Menuju Tertib Ukur

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mewujudkan perdagangan yang jujur, transparan, dan berkeadilan melalui pelayanan Metrologi Legal yang profesional.

Dengan pelaksanaan tera dan tera ulang secara berkala, masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap kilogram, liter, maupun satuan ukuran lainnya benar-benar sesuai standar. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing pelaku usaha dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Penutup

Unit Metrologi Legal Kabupaten Barito Utara merupakan ujung tombak dalam menjaga keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di daerah. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib ukur, perlindungan konsumen, serta perdagangan yang jujur dan berkeadilan.

Bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP, lakukan tera dan tera ulang secara berkala sesuai ketentuan agar transaksi yang dilakukan memiliki kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mendukung terciptanya perdagangan yang sehat di Kabupaten Barito Utara. (Rizky)

 

Read more

UU Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014: Landasan Membangun Industri Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing

UU Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014: Landasan Membangun Industri Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing

7/26/2026 11:33:00 PM

 

Muara Teweh, Perindustrian memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan sektor industri yang lebih modern dan kompetitif, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1984 karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan kebutuhan pembangunan industri nasional.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2014, perindustrian adalah tatanan dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan industri, sedangkan industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan konsep Industri Hijau, yaitu industri yang menerapkan efisiensi penggunaan sumber daya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan perindustrian dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran industri, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan industri. Asas-asas tersebut menjadi pedoman agar pembangunan industri tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia.

Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai penggerak perekonomian, memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, membuka kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, industri diharapkan mampu menjadi sektor yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dalam menghadapi persaingan global.

Ruang lingkup pengaturan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 sangat luas, meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), kebijakan industri nasional, pembangunan sumber daya industri, pengembangan kawasan industri, standardisasi industri melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga pengawasan dan pengendalian kegiatan industri. Seluruh kebijakan tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas produk industri nasional.

Selain mengatur kebijakan pembangunan, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas dalam sektor industri. Pemerintah bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membina pelaku industri, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong penggunaan teknologi agar industri Indonesia mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Read more

Tim Disdagrin Bidang Perindustrian Kabupaten Barito Utara Gelar Layanan Pembaharuan Data dan Pembuatan NIB

Tim Disdagrin Bidang Perindustrian Kabupaten Barito Utara Gelar Layanan Pembaharuan Data dan Pembuatan NIB

7/23/2025 01:26:00 PM

Rabu, 23 Juli 2025. Matahari Muara Teweh mulai condong ke barat, menyisakan bias cahaya keemasan yang hangat. Di sudut sebuah warung kopi sederhana di Kelurahan Lanjas, saya dan rekan-rekan dari Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Barito Utara, akhirnya bisa sejenak meluruskan punggung. Aroma kopi bercampur dengan sisa-sisa energi dari dua hari yang luar biasa padat dan penuh makna. Tumpukan formulir pendataan di atas meja dan senyum puas yang terlukis di wajah kami menjadi saksi bisu dari sebuah misi penting yang baru saja kami tuntaskan.

Selama dua hari penuh, Selasa dan Rabu, 22-23 Juli 2025, kami tidak berada di balik sejuknya pendingin ruangan kantor. "Kantor" kami adalah gang-gang pemukiman, teras-teras rumah produksi, dan etalase-etalase usaha para pahlawan ekonomi lokal. Misi kami kali ini bersifat ganda dan fundamental: melakukan layanan "jemput bola" untuk pendataan (pembaharuan) data usaha sekaligus memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang belum memilikinya.

Ini bukan sekadar tugas, ini adalah upaya strategis untuk memotret kondisi riil dan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan industri di Barito Utara. Artikel ini adalah catatan perjalanan kami, sebuah refleksi mendalam tentang pentingnya data, kekuatan legalitas, dan kisah-kisah inspiratif yang kami temui langsung di lapangan.

Dua Misi dalam Satu Gerakan: Mengapa "Jemput Bola" Ini Krusial

Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus repot-repot turun langsung? Mengapa pendataan dan pembuatan NIB harus digabungkan dalam satu gerakan "jemput bola"? Jawabannya terletak pada dua pilar utama pembangunan ekonomi.

Misi Pertama: Akurasi Data, Jantung Kebijakan yang Tepat Sasaran

Data yang valid dan mutakhir adalah napas dari setiap kebijakan pemerintah. Tanpa data yang akurat, program bantuan akan salah sasaran, pelatihan tidak akan sesuai kebutuhan, dan potensi besar IKM di daerah kita akan tetap menjadi 'harta karun' yang terpendam. Saat kami turun mendata, kami tidak hanya mencatat nama dan alamat. Setiap kolom dalam formulir kami memiliki makna strategis:

• Kapasitas Produksi: Angka ini memberitahu kami potensi ekonomi. Apakah IKM ini bisa memenuhi permintaan yang lebih besar? Perluasan apa yang memungkinkan?
• Jumlah Tenaga Kerja: Ini adalah data dampak sosial. Setiap IKM yang tumbuh berarti lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
• Sumber Bahan Baku: Informasi ini membantu kami memetakan rantai pasok. Apakah bahan baku lokal sudah optimal? Perlukah intervensi untuk mempermudah akses?
• Area Pemasaran (Lokal, Regional, Online): Ini menunjukkan tingkat penetrasi pasar. Dari data ini, kami bisa merancang pelatihan pemasaran digital atau fasilitasi pameran yang sesuai.
• Omzet Perkiraan: Menjadi indikator kesehatan dan skala usaha, membantu dalam klasifikasi dan penentuan jenis pembinaan yang cocok.

Dengan mendatangi mereka satu per satu, kami mendapatkan gambaran yang jauh lebih jujur dan komprehensif daripada hanya menunggu laporan.

Misi Kedua: Legalitas NIB sebagai Pintu Gerbang Kemajuan

Setelah data terekam, langkah logis berikutnya adalah memastikan IKM tersebut memiliki identitas resmi. Di sinilah peran Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi sentral. Menggabungkan pendataan dengan fasilitasi NIB adalah langkah efisiensi yang luar biasa. Kami tidak ingin setelah mendata, pelaku IKM masih harus bingung bagaimana cara mengurus izin usahanya. Kami selesaikan saat itu juga.

Mengupas Tuntas NIB: Fondasi Legalitas Modern untuk IKM

Di lapangan, kami menemukan bahwa masih banyak pelaku IKM yang asing dengan istilah NIB. Dengan sabar, kami jelaskan konsep ini menggunakan bahasa yang paling sederhana.

Apa Itu NIB? Lebih dari Sekadar Nomor Identitas

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB menjadi landasan bagi semua perizinan berusaha di Indonesia.

Memahami Logika di Balik OSS: Perizinan Berbasis Risiko (RBA)

Salah satu hal yang kami tekankan adalah perubahan paradigma. Dulu, semua izin terasa sama rumitnya. Kini, melalui OSS Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA), pemerintah mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risikonya:

• Risiko Rendah: Mayoritas IKM masuk kategori ini (misalnya industri rumahan keripik, kerajinan tangan, konveksi). Bagi mereka, NIB adalah satu-satunya izin yang diperlukan. NIB berlaku sebagai legalitas sekaligus standar untuk beroperasi. Prosesnya sangat cepat.
• Risiko Menengah (Rendah & Tinggi): Usaha yang memiliki risiko lebih, misalnya terhadap kesehatan atau lingkungan skala kecil. Mereka memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang harus dipenuhi.
• Risiko Tinggi: Usaha yang butuh pengawasan ketat, biasanya industri besar. Mereka butuh NIB dan Izin.

Dengan menjelaskan ini, para pelaku IKM di Lanjas menjadi lega. "Oh, jadi untuk usaha saya cukup NIB saja ya, Mas? Tidak perlu izin-izin lain yang rumit?" Ini adalah pertanyaan yang sering kami jawab dengan anggukan mantap.

KBLI: "Kode Pos" untuk Jenis Usaha Anda, Mengapa Ini Sangat Penting?

Tantangan teknis yang sering muncul adalah penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kami menganalogikannya sebagai "kode pos" untuk bisnis. KBLI adalah kode 5 digit yang mengklasifikasikan secara spesifik jenis kegiatan ekonomi sebuah usaha.

Mengapa KBLI penting? Karena KBLI yang tepat akan menentukan tingkat risiko usaha, jenis izin lanjutan yang mungkin diperlukan, serta jenis program pembinaan yang bisa didapatkan. Kesalahan memilih KBLI bisa berakibat fatal. Misalnya, seorang pengusaha kue rumahan (KBLI 10710) memiliki tingkat risiko rendah. Namun jika ia salah memilih kode untuk industri roti skala pabrik, sistem OSS bisa mengklasifikasikannya sebagai risiko menengah atau tinggi, yang menuntut persyaratan lebih rumit.

Manfaat Riil NIB: Membuka Peluang yang Sebelumnya Terkunci

Kami tidak hanya menjelaskan "apa itu NIB", tapi lebih penting lagi, "apa untungnya punya NIB bagi usaha Bapak/Ibu?".

Membuka Akses Permodalan Perbankan secara Profesional

Bank dalam menganalisis kredit mengenal prinsip 5C. NIB secara langsung memperkuat beberapa aspek:

• Character: Memiliki NIB menunjukkan karakter pengusaha yang taat aturan dan serius dalam berbisnis.
• Condition of Economy: Usaha yang terdaftar resmi lebih mudah dianalisis kondisinya dalam konteks ekonomi makro.
• Capacity: NIB menjadi bukti awal kapasitas usaha untuk dikelola secara profesional.

Tanpa NIB, IKM akan kesulitan melewati tahap verifikasi legalitas awal di bank.

Menjadi Syarat Mutlak Mengikuti Tender Pemerintah (LPSE)

Banyak IKM di bidang pengelasan, mebel, atau katering yang berpotensi mengerjakan proyek pemerintah. Kami tunjukkan bahwa untuk mendaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), NIB adalah kunci utamanya. Ini adalah langkah pertama untuk mematahkan mental blok bahwa "proyek pemerintah hanya untuk perusahaan besar".

Meningkatkan Kredibilitas dari Kemasan hingga Dunia Maya

Di era digital, kepercayaan adalah mata uang. NIB meningkatkan kredibilitas secara nyata:

• Pada Kemasan: Mencantumkan nomor NIB di label produk memberikan kesan profesional dan aman bagi konsumen.
• Di Marketplace: Di platform seperti Tokopedia atau Shopee, status usaha yang terverifikasi (memerlukan NIB/KTP) seringkali mendapatkan kepercayaan lebih dari pembeli.
• Saat Penawaran: Proposal penawaran ke perusahaan lain yang menyertakan NIB akan dipandang lebih serius.

Menjadi 'Radar' untuk Program Bantuan Pemerintah yang Spesifik

"Dengan Bapak/Ibu terdata dan memiliki NIB, usaha Anda akan muncul di 'radar' kami di Disdagrin," kalimat ini selalu kami ulang. Bantuan yang kami maksud bukan hanya yang umum, tapi spesifik:

• Bimbingan Teknis (Bimtek): Pelatihan tentang cara mendapatkan Sertifikat Halal atau cara pengemasan produk yang baik.
• Bantuan Peralatan: Mesin jahit baru untuk konveksi, atau mesin pengering untuk produsen makanan olahan.
• Fasilitasi Pameran: Kesempatan untuk ikut dalam pameran bergengsi seperti Batara Expo 2025 yang akan di selenggarakan dalam waktu dekat ini.

Catatan dari Lapangan: Kisah-Kisah di Balik Angka dan Formulir

Menemukan Semangat Proaktif: Kisah Penjual Nasi Samin di Belakang Stadion

Di antara banyak cerita yang kami temui, ada satu interaksi yang secara khusus menegaskan bahwa program "jemput bola" ini adalah jawaban atas kebutuhan yang nyata. Di tengah hiruk pikuk di belakang Stadion Swakarya, kami menemukan sebuah warung sederhana yang aromanya begitu khas Nasi Samin.

Saat tim kami yang mengenakan seragam dinas melintas di dekat warungnya, pemiliknya, seorang ibu-ibu muda yang energik kita panggil Ibu Aisyah, justru yang pertama kali menyapa kami dengan antusias.

Kami pun menghampirinya. Belum sempat kami menjelaskan maksud dan tujuan kami secara lengkap, beliau sudah menyambung dengan penuh semangat. "Saya dengar dari teman, katanya dinas sekarang sering turun ke lapangan bantu buat izin usaha. Betul ya? Saya ini dari kemarin mau urus NIB, tapi warung tidak bisa ditinggal sama sekali. Kalau ditinggal, pelanggan kecewa," jelasnya.

Ini adalah skenario ideal yang kami harapkan. Seorang pelaku usaha yang sudah sadar akan pentingnya legalitas dan hanya terhalang oleh kendala waktu dan akses.

"Ada teman yang bilang, kalau mau dapat pesanan katering dari kantor-kantor atau acara besar, harus punya NIB ya? Saya mau sekali coba tawarkan ke mereka, tapi izinnya ini yang belum ada," lanjutnya, menunjukkan bahwa beliau tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga berambisi untuk tumbuh.

"Betul sekali, Bu! Justru karena itulah kami yang datang ke sini," jawab salah seorang rekan saya sambil tersenyum. "Tugas Ibu tetap melayani pelanggan, biar urusan NIB kami yang bantu proseskan di sini. Cukup siapkan KTP dan NPWP saja."

Prosesnya pun berjalan dengan begitu sinergis. Sambil Ibu Aisyah dengan cekatan membungkus nasi samin untuk pembeli, kami duduk di bangku terdekat, membuka laptop, dan melakukan input data berdasarkan KTP, NPWP dan informasi yang beliau berikan di sela-sela kesibukannya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, NIB atas nama usaha "Nasi Samin Dua Nour" berhasil terbit. Notifikasinya langsung kami kirimkan ke nomor WhatsApp milik ibunya.

Ketika kami menunjukkan bukti NIB tersebut di layar laptop, wajah Ibu Aisyah. "Wah, alhamdulillah! Cepat sekali ya kalau dibantu begini. Kalau harus ke kantor sendiri, entah kapan baru sempat. Terima kasih banyak, Mas. Besok saya sudah bisa lebih percaya diri menawarkan ke kantor-kantor!"

Kisah Ibu Aisyah menjadi bukti nyata bahwa kesadaran akan pentingnya legalitas usaha mulai tumbuh subur di masyarakat. Tugas kami dalam skenario ini bukan lagi meyakinkan, tetapi menjadi fasilitator dan akselerator bagi niat baik yang sudah ada. Momen ini menegaskan betapa efektifnya strategi "jemput bola" dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha dengan pelayanan yang disediakan negara.

Refleksi Seorang ASN: Data dan Legalitas sebagai Fondasi Ekonomi Bangsa

Dua hari ini menguras energi, namun mengisi jiwa. Kami sadar, pekerjaan kami adalah bagian dari agenda ekonomi nasional yang lebih besar: transformasi digital UMKM dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Setiap NIB yang terbit adalah satu langkah mendekatkan produk lokal untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Program "jemput bola" ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang efektif adalah pelayanan yang proaktif. Bagi para pelaku IKM di seluruh Barito Utara, jangan menunggu. Legalitas bukan beban, melainkan investasi terbaik untuk masa depan usaha Anda.

---

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN BARITO UTARA (@disdagrinbarut)

Tanya Jawab Seputar Legalitas IKM (FAQ)

1. Apakah membuat NIB ini benar-benar gratis?

Jawaban: Ya, 100% gratis. Tidak ada biaya apapun yang dipungut oleh pemerintah untuk penerbitan NIB.

2. Usaha saya sangat kecil, apakah tetap perlu NIB?

Jawaban: Sangat perlu. NIB dirancang untuk semua skala usaha. Justru dengan NIB, usaha kecil diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh.

3. Apa bedanya NIB dengan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)?

Jawaban: Keduanya penting dan berbeda fungsi. NIB adalah izin dasar untuk identitas usaha Anda. PIRT adalah izin edar khusus untuk produk makanan olahan skala rumahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk mendapatkan PIRT, Anda wajib memiliki NIB terlebih dahulu.

4. Alamat usaha saya sama dengan alamat rumah, apakah boleh?

Jawaban: Tentu saja boleh. Sebagian besar IKM memulai usahanya dari rumah. Sistem OSS memperbolehkan penggunaan alamat tempat tinggal sebagai alamat usaha.

Untuk para pelaku usaha yang ingin membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa langsung datang ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara, alamat Jl. Yetro Sinseng No.69, Muarateweh, Kalimantan Tengah, Indonesia 73812. Atau bisa menghubungi nomor 0858-2226-2396 (Admin NIB Disdagrin) - Dengan catatan Membawa/Melampirkan berkas Fotocopy KTP dan NPWP 

Penulis : Muhamad Rizky, S.AP

Jabatan : Konsultan Industri (Disdagrin Kab. Barito Utara)

Artikel ini dibuat sebagai bahan laporan kegiatan lapangan Pembaharuan Data dan Pembuatan NIB, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Perindustrian Kabupaten Barito Utara

Read more

Potensi Alam Barito Utara: Rotan dari Desa Benangin yang Mendunia

Potensi Alam Barito Utara: Rotan dari Desa Benangin yang Mendunia

6/20/2025 11:26:00 AM

 

Disdagrin Bidang Perindustrian - Pada Rabu, 18 Juni 2025, saya beserta Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kab. Barito Utara Bapak Bungai Lampang, SP, M.AP mendapat kesempatan mendampingi tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Utara dalam kegiatan dokumentasi bertajuk “Potensi Alam Barito Utara”. Perjalanan dinas ini membawa kami ke Desa Benangin, sebuah desa di Kecamatan Teweh Timur yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang belum banyak terangkat ke permukaan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antarsektor antara Diskominfo dan Disdagrin, yang bertujuan untuk mengangkat potensi lokal ke dalam bentuk visual: foto dan video profesional yang nantinya akan disebarluaskan melalui kanal digital resmi milik Pemkab Barito Utara.

Koordinasi Awal di Kantor Camat Teweh Timur

Sebelum menuju desa, kami singgah terlebih dahulu di Kantor Camat Teweh Timur dan bertemu dengan Plt. Camat Teweh Timur bapak Mundawan, ST., MS untuk melakukan koordinasi administratif dan teknis. beliau juga menyampaikan agar dinas terkait untuk memfasilitasi promosi hasil karya pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta menggali lebih dalam potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam setempat. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pelaku usaha lokal dalam mendorong pertumbuhan industri kecil yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berkoordinasi dengan Plt. Camat Teweh Timur di Kantor Camat Teweh Timur

Koordinasi ini sekaligus menjadi bentuk pengantar bahwa kedatangan kami membawa misi dokumentatif, bukan sekadar tugas dinas biasa, tetapi sebagai langkah konkret untuk mempromosikan desa-desa unggulan di Barito Utara.

🧺 Industri Rotan Tradisional: Mengunjungi Rumah Produksi Ibu Suliani

Perjalanan kami berlanjut ke rumah produksi milik Ibu Suliani, seorang pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang kerajinan rotan. Di sinilah nadi dari kegiatan dokumentasi ini berdenyut. Rotan yang tumbuh subur di sekitar hutan Barito Utara menjadi bahan utama yang diolah oleh tangan-tangan terampil menjadi aneka produk unggulan:

• Tas rotan anyam

• Keranjang serbaguna

• Dekorasi rumah berbahan rotan

• Kursi dan meja sederhana dari rotan lokal

Proses pengambilan gambar dan video dari tim Diskominfo di rumah ibu Suliani

Dalam prosesnya, kami mendokumentasikan berbagai tahapan pembuatan: dari pemilahan bahan, perebusan rotan, pengeringan, hingga proses anyaman secara manual. Kamera kami menangkap tidak hanya teknik kerja, tetapi juga ekspresi dan semangat yang terpancar dari wajah Ibu Suliani—seorang perempuan desa yang dengan setia menjaga warisan lokal lewat kerja tangan.

🌿 Rotan sebagai Warisan Budaya dan Potensi Ekonomi

Barito Utara bukan hanya kaya akan hasil tambang dan hutan tropis, tetapi juga menyimpan warisan budaya nonbendawi seperti keterampilan menganyam. Keahlian ini sudah diturunkan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat pedalaman Kalimantan.

Lebih dari sekadar produk kerajinan, rotan adalah cermin dari hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tidak ada mesin besar, tidak ada polusi. Semua dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, menggunakan sumber daya alam secara bijak dan beretika.

Dari sisi ekonomi, potensi industri rotan sangat besar:

• Pasar ekspor untuk kerajinan berbahan alami

• Wisata kerajinan desa

• Edukasi keterampilan lokal untuk generasi muda

• Kolaborasi dengan desainer nasional dan internasional

🎬 Kegiatan Dokumentasi: Dari Desa untuk Dunia Digital

Melalui dokumentasi visual ini, kami berharap bisa menghadirkan narasi baru tentang desa. Bukan narasi keterbelakangan, tapi kisah tentang daya tahan, kreativitas, dan kearifan lokal. Video dan foto yang dihasilkan akan diolah menjadi konten kampanye visual di kanal resmi Diskominfo, serta dapat dijadikan materi promosi dalam forum-forum pengembangan industri kreatif.

Ini adalah bukti bahwa desa bisa menjadi subjek, bukan hanya objek pembangunan.

✍️ Refleksi: Sebuah Perjalanan yang Membuka Mata

Perjalanan ini menyadarkan saya bahwa tugas sebagai ASN, khususnya sebagai CPNS Konsultan Industri, bukan sekadar rutinitas administratif. Tapi juga peran strategis sebagai penyambung antara potensi lokal dan peluang global. Saya belajar bahwa untuk memahami kekuatan suatu daerah, kita harus turun langsung ke lapangan, melihat dari dekat, dan mendengarkan cerita orang-orang yang selama ini bekerja dalam diam.

Barito Utara memiliki sejuta potensi, dan rotan dari Desa Benangin adalah salah satunya. Mari kita dukung para pelaku IKM seperti Ibu Suliani agar produk-produk lokal bisa bersaing di pasar nasional dan internasional. Karena dari desa kecil seperti Benangin, mimpi besar bisa tumbuh dan mengakar. (Muhamad RIzky, S.AP)

Read more

Peran Konsultan Industri di Era Transformasi Ekonomi Daerah

Peran Konsultan Industri di Era Transformasi Ekonomi Daerah

6/12/2025 11:56:00 AM

Peran Konsultan Industri di Era Transformasi Ekonomi Daerah

Di balik geliat mesin-mesin produksi dan tumpukan bahan baku, ada satu sosok yang jarang disorot tapi vital perannya yaitu Konsultan Industri. Ia bukan hanya duduk di belakang meja, tapi terjun ke lapangan, menyatu dengan pelaku usaha, dan menyulam strategi agar roda industri daerah terus berputar.

📌 Konsultan Industri: Siapa Dia, Apa Tugasnya?

Konsultan Industri adalah garda depan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM). Ia hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, manajerial, hingga akses pasar. Di tengah gempuran globalisasi dan digitalisasi, perannya semakin krusial—sebagai navigator perubahan.

Tugas utama:

• Melakukan identifikasi potensi industri di daerah

• Memberikan rekomendasi pengembangan produk

• Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan IKM

• Menghubungkan IKM dengan program bantuan pemerintah

🌱 Transformasi Ekonomi Dimulai dari Daerah

Jangan salah: kemajuan industri nasional itu akar rumputnya di daerah. Ketika desa punya sentra industri yang hidup, kota akan berkembang, dan negara akan kuat. Konsultan Industri adalah katalis di titik ini—membantu desa menggali potensi, bukan memaksakan konsep kota.

Contoh konkret?
Desa Benangin, Kabupaten Barito Utara.
Dengan potensi bahan baku lokal, tenaga kerja terampil, dan lokasi strategis, Benangin punya peluang jadi pusat industri olahan kayu, rotan, atau kompos organik. Tapi tanpa pendampingan, semua itu bisa tinggal potensi semata.

⚙️ Tantangan Konsultan Industri

1. Rendahnya literasi industri di daerah

2. Terbatasnya infrastruktur & teknologi

3. Keterbatasan SDM pendamping

4. Gap antara regulasi dan realita lapangan

Namun justru di sanalah letak tantangan yang membentuk karakter. Konsultan Industri harus lincah, komunikatif, dan tahan banting—bukan hanya menyusun laporan, tapi membangun kepercayaan.

🚀 Menuju Masa Depan Industri Daerah

Dengan visi Indonesia Emas 2045, peran Konsultan Industri akan makin strategis. Bukan cuma sebagai pembina, tapi juga sebagai visioner: membawa semangat inovasi ke desa-desa, dan memastikan setiap pelaku usaha lokal punya tempat di pasar nasional bahkan global.

Konsultan Industri bukan pekerjaan biasa. Ini jalan sunyi yang penuh tantangan, tapi juga peluang. Lewat blog ini, saya—seorang CPNS Konsultan Industri akan terus membagikan cerita, gagasan, dan harapan untuk industri Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing.

"Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari desa. Dari kita".

🔍 Tugas Pokok, Fungsi, dan Juknis Konsultan Industri

Di balik nama jabatan "Konsultan Industri" yang terdengar keren itu, ada sederet amanah yang tak main-main. Gak cuma urus proposal dan pelatihan, tapi juga jadi dokter, arsitek, sekaligus motivator bagi industri kecil.

Berikut adalah gambaran umum Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Petunjuk Teknis (Juknis) kerja Konsultan Industri:

---

✅ Tugas Pokok:

1. Identifikasi dan Pendataan IKM (Industri Kecil Menengah)

   • Melakukan pemetaan potensi industri di wilayah kerja.

   • Menyusun database pelaku IKM secara berkala dan akurat.

2. Penyusunan Rencana Pengembangan Industri

   • Menyusun rencana kerja tahunan/mingguan pembinaan IKM.

   • Menggagas program pengembangan berbasis potensi lokal.

3. Pendampingan dan Konsultasi Teknis

   • Memberikan saran teknis produksi, efisiensi, dan inovasi produk.

   • Membantu pelaku usaha dalam pemilihan teknologi tepat guna.

4. Fasilitasi Akses Pembiayaan & Perizinan

   • Mendampingi proses perizinan usaha (NIB, halal, PIRT, dll).

   • Mengarahkan pelaku industri ke akses pembiayaan (KUR, BLU, dsb).

5. Monitoring dan Evaluasi

   • Melakukan penilaian dampak program pembinaan.

   • Menyusun laporan hasil pembinaan secara periodik.

---

🔧 Fungsi Utama:

• Sebagai mediator antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait.

• Sebagai penghubung informasi program dinas dengan kebutuhan nyata di lapangan.

• Sebagai agen perubahan dalam peningkatan daya saing dan keberlanjutan industri daerah.

---

📚 Juknis (Mengacu pada Permenperin & Dokumen Teknis Pembinaan IKM):

📌 Contoh mengacu ke Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2016 dan kebijakan pembinaan industri kecil dan menengah.

• Gunakan format Form Pembinaan IKM saat kunjungan lapangan.

• Ikuti SOP pendampingan teknis dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten.

• Setiap kegiatan wajib ada laporan tertulis, dokumentasi foto, dan rekomendasi tindak lanjut.

• Setiap konsultasi lapangan harus disesuaikan dengan Rencana Umum Pembinaan (RUP) tahunan.

🧭 Kesimpulan:

Jadi Konsultan Industri itu bukan sekadar jabatan, ini ladang pengabdian. Kita bukan cuma kasih arahan, tapi juga ikut gotong beban bareng pelaku industri lokal. Tupoksi dan juknis adalah kompas kerja kita, biar arah pembinaan jelas dan berdampak nyata.

Kalau hari ini kita bantu satu industri kecil berkembang, bisa jadi besok dia buka lima lapangan kerja baru. Dan di situlah letak nilai kerja kita.

Read more